sejak tahun 2005 kepala daerah dipilih langsung oleh. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu No. sejak tahun 2005 kepala daerah dipilih langsung oleh

Pada Pilkada ini, calon pemimpin daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. 22 Tahun 2003 (UU Susduk MPR/DPR/DPD/DPRD). Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Jawaban: E. tentang. Pilkada langsung di Indonesia sendiri dilaksanakan sejak Juni 2005. sejak bulan Juni tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ini yang sudah berlangsung di 347 daerah lebih, ada beberapa persoalan mendasar yang perluterjawab melalui perubahan sistem hingga aturan pelaksanaannya sejak digulirkan tahun 2005 hingga saat ini. daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD. 3 Joko. di DPRD, tapi setelah itu dipilih langsung oleh rakyat melalui Pilkada. Daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPR D, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan → Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, sesuai dengan isi dari UU No. Undang-undang ini lahir atas pergulatan pemikiran dan implementasi sistem. Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian. Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan HasilLiputan6. (Jakarta Selatan: Expose, 2016), hlm. Dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara. Pasal 16 (2) UU No. Schimitter (2004) membagi akuntabilitas dalam tiga dimensi waktu: sebelum (before), selama (during), dan sesudah (after). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai. Pemilihan kepala daerah langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan sejak saat itu telah lahir ribuan kepala daerah pilihan rakyat. Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung (Pemilukada/Pilkada). Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung melalui Pemilukada untuk masa jabatan 5 Tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan. PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DPRD DENGAN PILKADA LANGSUNG Oleh: Sayid Hafiz Parlindungan Manurung. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. 2 ayat 1 undang-undang tersebut yaitu, ”Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Produk Ruangguru. daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD. 31-40. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam peraturan itu, Pasal 10 disebut DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang gubernur dibantu oleh satu orang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah. com - Pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Indonesia punya cerita panjang. Jawaban: E. Pada tahun 2005, pelaksanaan Pilkada pertama berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka sejak itu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, dan pemilihan langsung Kepala Daerah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan masih berlaku hingga sekarang. Nur Rasyid. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura Papua +00000000; info@papua. 55), “sistem Pilkada langsung dalam UU No 1/1957 benar-benar merupakan introduksi dalam pentas politik karena secara empirik belum dapat dilaksanakan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Proses penyelenggaraan pilkada mengalami beberapa perbaikan mengikuti perubahan UU yang mendasarinya. Sejak telah berlakunya UU No. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur apakah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD. Wakil Kepala Daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur yang sebelumnya dipilih tidak langsung oleh DPRD. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip?. Sistem tersebut membuka peluang terpilihnya kepala daerah yang kapabel, bermoral dan memiliki integritas, profesional dan akuntabei. 55), “sistem Pilkada langsung dalam UU No 1/1957 benar-benar. (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon. Politik a. Partisipatif; berarti penyelenggaraan pemerintahan desa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Sejak berlakunya Undang-Undang. Sejak berlakunya UU no. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. 16 Pasca lengsernya Rezim Orde Baru, ditetapkanlah undang-undang nomor. Sistem pemilihan demokratis dan langsung dalam pemilihan kepala daerah ini telah memuncul fenomena baru yang disebut dengan fenomena politik dinasti (Arif & Kawuryan, 2021). sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah . kepala daerah oleh DPRD. kepala pemerintahan yang dipilih oleh DPRD bertanggungjawab pada para pemilih. xml ¢ ( ´•O Ó0 ÅïH|‡ÈWÔ¸» „PÓ=°Ë V¢H]{ÒZøŸìéîöÛ3N‰Am6AD½TJ£ùÍó¼çÉêîÅšê bÒÞ5ì¦^² œôJ»]þo>/>°*¡pJ ï aGHìnýöÍjs *ªv©a{Äð‘ó$÷`Eª}GoZ ­@zŒ; „ü)vÀo—Ë÷z‡àp ™ÁÖ«¯$ j Õ£ˆøEXêÃå!¡·?¬á Á>F ÒmMPV}:Ug ! - ’|þäÔYë…o[-Ayy°Ô°. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 27. Tahun 2006. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah dan wakil kepala daerah satu paket dipilih langsung oleh rakyat. sejak bulan Juni 2005 di berbagai daerah. Kemudian menjawab pertanyaan nomor 2 (dua) soal alasan kenapa walikota/bupati di wilayah DKI Jakarta tidak dipilih secara langsung melalui pilkada, bahwa sebagaimana dijelaskan di atas bahwa wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Hal tersebut secara yuridis konstitusional merupakan embrio dari hadirnya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaKOMPAS. Berdasarkan konstruksi UU Desa, Kepala Desa dipilih dalam pemilihan, bukan ditunjuk oleh pejabat tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 31-39. Sebuah kantor kepala desa di Johor, Malaysia. sejak tahun 1915-1925, dan periode kedua pada tahun 1925-1935. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. Sedangkan menurut PP No 6 Tahun 2005, Bab. 3, (Desember, 2019), pp. UU No. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Calon kepala daerah didukung oleh partai politik dan. orang-orang Jawaban: E. Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Petahana Eri Cahyadi sejak 26 Februari 2021. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pe­merintahan, antara lain pengaturan kehidupan inasyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti, pembuatan peraturan desa, pem­bentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan, antara lain. Maka lahirlah sejarah itu: Pilkada langsung pertama kali digelar pada Juni 2005. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi . Semua warga negara tentunya memiliki hak suara untuk menentukan masa depan negara. lurnal Ilmu Sosial I llmu politik, VoLl0, No. Nadia L. Syarat Pencalonan Anggota DPRD Provinsi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor. Pemilihan umum merupakan suatu proses yang dilakukan oleh warga negara untuk memilih calon aparatur negara. 5. Hampir tidak ada hentinya pemilihan kepala daerah ini dilaksanakan. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2008), di mana Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 1. •ststem Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Beberapa Masalah, lmplikasi Polibk dan Soluslnya', POUTEIA: JumaJ llmu Politik, Vol. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang. oleh rakyat, demikian juga Kepala Daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Namun Pasal 18 Ayat (4) menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara. . Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan. 5 Setelah dibubarkannya PKI, pada tahun 1966 ada 9 Partai Politik dan satu Sekretariat. Deskriptif Sejak tahun 2004 hingga kini, berbagai daerah di Indonesia dalam waktu yang berbeda. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil daerah dengan DPRD. Geliat Demokrasi Lokal : Dokumentasi Proses Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (pilkada) Kota Kupang. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak Juni 2005 pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kotan y. Pasal 9 (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan sejak tahun 2005. Semenjak itu, semua Kepala Daerah yang 1 Deden Faturohman, “Jurnal Demokrasi. Namun sejak ada UU Nomor 32/2004, Kepala Daerah dan Wakilnya dipilih langsung oleh rakyat lewat Pemilu. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan sejak tahun 2005. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Indonesia, rakyat bisa memilih langsung presiden mereka pada Pemilu. DPRD (p arlementer) Diangkat oleh Presiden • Kepala Daerah dipilih dari anggota DPRD (p arlementer) • Diangkat oleh Mendaqri 4. 5. langsung oleh DPRD, sejak Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada). 26. 23. Begitu amanah Pasal 18 Ayat (3) dan (4) UUD 1945,” kata Djohermansyah. - Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip? beserta jawaban. Masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun telah tercantum dalam UUD 1945 sejak sebelum perubahan atau. Pemilihan. tanah air sejak tahun 2005, memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih. dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau bisa. dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Jurnal Pamong Praja, edisi 15-2009, hal. Sejak tahun 2004, rakyat Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif secara langsung melalui Pemilu. Oleh sebab itu, kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyat. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan. 32 Tahun 2004) yang lahir untuk menggantikan UU No. 61. Berdasarkan hal tersebut, maka politik hukum. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Perubahan yang paling signifikan adalah diberlakukannya Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung sejak tahun 2005, dimana Kepala Daerah dipilih dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan tertentu. Pada. Maka sering dikatakan bahwa para pejabat politik lebih merupakan wakil partai dari pada wakil rakyat. Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota. 97 Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 56 Undang Undang No. Sejak 2005, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat," tuturnya. 4 Pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu yang secara langsung untuk memilih wakil wakil rakyat serta presiden dan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. lokal melalui perubahan sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005, setelah sukses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004. UU ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui Pilkada mulai pertengahan 2005. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin . (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah mulai terjadi. Kepala Daerah seperti Gubernur dan Bupati/Walikota yang sebelumnya dipilih oleh DPRD, sejak Juni 2005 dipilih secara langsung oleh rakyat melalui proses pemilihan kepala. Kepala daerah dipilih oleh DPRD 3. pemilihan kepala daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah: sebuah komparasi dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat September 2019 Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum 28(2):164-187Pemilihan kepala daerah secara langsung, bermaksud bahwa setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh rakyat melalui mekanisme ”one man one vote”, mekanisme yang sama yang digunakan dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, kepala daerah, termasuk gubernur, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun Pasal 18 Ayat (4) menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan tidak langsung telah menjadi. Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian. Kelebihan dipilih secara langsung antara lain: 47. Meninggal Dunia; b. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Sistem pemilukada langsung oleh rakyat yang berlaku selama sepuluh tahun, berganti menjadi pemilukada oleh Dewan. Sejak tahun 1969 hingga tahun 1966, Ir. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Kata demokratis dapat diartikan dalam dua bentuk pemilihan, yaitu dipilih langsung oleh rakyat, dan bisa juga diartikan dipilih melalui DPRD. Undang. Sejarah sunting sumber] dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat. lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan. d) Perdana menteri diangkat langsung oleh presiden. Jika wacana ini terwujud, kepala daerah nantinya bakal. Selain itu, otonomi daerah juga berdampak terhadap proses elektoral di daerah. Undang Nomor 22 Tahun 1999), di mana kepala daerah dipilih secara murni oleh. 2. DI BANYUMAS A. Konstitusi memberi dasar bahwa. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. lainnya yang diberikan Kepala Daerah. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. DenganPerubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Ryna Frensiska) 109 Volume 4, Nomor 1, April 2015 tugas pemerintah pusat di daerah. sejak di sahkannya UU No. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, dan didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sejak tahun 2005 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh. Rakyat. Gubernur juga menjadi wakil pemerintah pusat dengan wilayah kerja daerah provinsi. Semangat dilaksanakannya pilkada adalah koreksi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD,. Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala-Kepala Daerah kini dipilih langsung oleh Rakyat berdasarkan platform atau janji politiknya dan tidak. Bila dalam UUD 1945 sebelum amandemen Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh MPR, pasca amandemen Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung. " Jabatan wakil kepala daerah harus benar-benar diisi oleh orang-orang yang punya pengetahuan soal pemerintahan, hukum dan pengaruh ke dalam organisasiUU No. Sejak pertama kalinya dilaksanakan pada. 22/1999. Namun Pasal 18 Ayat (4) menegaskan bahwa kepala. Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Proses pengisian jabatan politik dalam. Tetapi yang jelas UU No. Contact Info. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). kabupaten; Wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Ia menjelaskan, penyelenggara pemerintahan daerah,menurut hukum dasar, wajib dipilihdalam keadaan darurat,seperti kepala daerah dan wakilnya minta cuti.